e-Healthcare

PROVIDER KESEHATAN

Melayani Penerima Bantuan dan Pihak Terkait Kesehatan, mengenai:
  • Informasi Prosedur Pengobatan
  • Persutujuan Pengobatan dan Tindakan Medis
  • Konsultasi Pengobatan
Pensiunan Bank Indonesia
Hp. : 0815-974-1227
Hp. : 0815-905-0576
Pegawai Bank Indonesia
Hp. : 08111-662-808

TUNJANGAN KESEHATAN HARI TUA

Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) adalah Tunjangan Kesehatan Hari Tua yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Pensiunan Bank Indonesia, dan mantan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia beserta keluarganya dalam rangka pembiayaan pengobatan yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang diatur sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 14/8/PDG/2012 , tanggal 3 Mei 2012 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Bank Indonesia, dan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 14/9/PDG/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.


Daftar Isi

  1. Ketentuan Umum
  2. Tujuan Prinsip Dasar
    1. Tujuan pemberian TKHT
    2. Prinsip Dasar TKHT
  3. Penerima TKHT
    1. Penerima TKHT terdiri dari
    2. Penerima TKHT ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat
    3. TKHT tidak diberikan kepada
  4. Ruang Lingkup TKHT
    1. Bentuk Pemberian TKHT
    2. Rawat Jalan
    3. Rawat Inap
    4. Perawatan Gigi
    5. Pelayanan Gawat Darurat
    6. Alat Bantu Kesehatan
    7. Home Care
    8. Pengobatan ke Luar Domisili Wilayah Kesehatan
      1. Dalam Negeri
      2. Luar Negeri
    9. Bantuan Biaya Premi Asuransi Kesehatan
  5. Obat-Obatan
  6. Penggantian Biaya TKHT
  7. Pemberian TKHT
  8. Kewajiban Penerima TKHT
  9. Penyalahgunaan TKHT dan Sanksi
  10. Ketentuan Peralihan
  11. Penutup

I. KETENTUAN UMUM


  1. Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia.
  2. Pengurus adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
  3. Pensiunan adalah karyawan Bank Indonesia yang berhenti bekerja dari Bank Indonesia sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank Indonesia.
  4. Keluarga adalah isteri dan/atau anak dari Pensiunan.
  5. Isteri adalah isteri yang sah dari Pensiunan yang ditanggung oleh Bank Indonesia pada saat yang bersangkutan berhenti dari jabatannya atau pensiun.
  6. Anak adalah anak yang sah dari Pensiunan yang masih ditanggung oleh Bank Indonesia, pada saat yang bersangkutan berhenti dari jabatannya atau pensiun.
  7. Tunjangan Kesehatan Hari Tua yang selanjutnya disebut TKHT adalah Tunjangan Hari Tua yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Pensiunan Bank Indonesia dan keluarganya dalam rangka pembiayaan pengobatan yang dikelola oleh Yayasan.
  8. Penerima TKHT adalah Pensiunan Bank Indonesia dan Keluarganya yang memenuhi persyaratan.
  9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan / atau anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara yang ditentukan Undang-Undang.
  10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan dalam upaya pemulihan kesehatan dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang berlaku umum.
  11. Wilayah Kesehatan adalah daerah tertentu yang ditetapkan Yayasan dalam rangka pembagian wilayah pelayanan kesehatan bagi Penerima TKHT yang di dalamnya terdapat Penyedia Pelayanan Kesehatan.
  12. Provider adalah Penyedia Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh Yayasan.
  13. Penyedia Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis/ sub spesialis, dokter gigi spesialis, laboratorium, radiologi, fisioterapi, apotek, klinik dan/atau rumah sakit.
  14. Managed Care adalah suatu sistem pengelolaan kesehatan yang menggabungkan faktor pembiayaan dan pelayanan sehingga di dalamnya terdapat unsur kendali mutu dan kendali biaya.
  15. Dokter Umum Langganan adalah dokter praktek umum yang terikat kerjasama dengan Yayasan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh dan berkesinambungan bagi Penerima TKHT dengan mengacu pada sistem dokter keluarga.
  16. Rawat Jalan adalah konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan yang diberikan dalam upaya pemulihan kesehatan pasien yang tidak memerlukan rawat inap.
  17. Rawat Inap adalah perawatan bagi pasien yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di rumah sakit untuk dilakukan perawatan/pengobatan, dan atau tindakan medis.
  18. Home Care adalah asuhan keperawatan pasien yang dilakukan di rumah sebagai kelanjutan dari perawatan di rumah sakit akibat sakit berat karena tidak ada perbaikan bermakna secara medis, dan tidak dapat dilakukan secara Rawat Jalan.
  19. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas medis yang mendukung pelaksanaan Rawat Jalan atau Rawat Inap berupa laboratorium, apotek, radiodiagnostik, fisioterapi yang ditetapkan oleh Yayasan.
  20. Apotek Langganan adalah apotek yang ditunjuk Yayasan.
  21. Gawat Darurat adalah suatu kondisi kesehatan mendadak yang dapat berakibat fatal atau mengancam jiwa sehingga perlu penanganan medis secara cepat dan terpadu.
  22. Ad Medika adalah anak perusahaan PT. Telkom Indonesia yang menjalankan otomasi administrasi TKHT menggunakan Sistem Teknologi Informasi kesehatan dengan nama e-healthcare YKKBI.
  23. Kartu e-healthcare YKKBI yang selanjutnya disebut Kartu Sehat TKHT adalah kartu magnetik yang diberikan kepada Penerima TKHT untuk digunakan sebagai kartu identitas kepesertaan bagi yang bersangkutan dalam rangka mendapat pelayanan TKHT menggunakan Sistem Teknologi Informasi kesehatan.
  24. PPK Langganan online adalah PPK langganan YKKBI yang merupakan mitra kerja Ad Medika dalam rangka pelaksanaan TKHT menggunakan Sistem Teknologi Informasi kesehatan.
  25. PPK Langganan offline adalah PPK langganan YKKBI yang belum atau tidak menjadi mitra kerja Ad Medika sehingga tidak atau belum dapat melaksanakan TKHT menggunakan Sistem Teknologi Informasi kesehatan.

II. TUJUAN DAN PRINSIP DASAR


  1. Tujuan pemberian TKHT adalah membantu pembiayaan pengobatan untuk kesehatan Pensiunan beserta Keluarga.
  2. Prinsip dasar TKHT adalah:
    1. TKHT diberikan kepada Penerima TKHT sepanjang memenuhi prosedur dan persyaratan;
    2. Sistem pengelolaan TKHT dilakukan dengan prinsip Managed Care;
    3. TKHT berpedoman pada pengobatan esensial dengan kendali mutu dan kendali biaya, berdasarkan standar pengobatan yang lazim dan mengacu pada evidence base medicine yang kuat;
    4. Pemberian obat yang rasional dan tidak berlebihan;
    5. TKHT diberikan secara berkesinambungan berdasarkan target manfaat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

III. PENERIMA TKHT


  1. Penerima TKHT terdiri dari :
    1. Pensiunan yang pada saat berhenti bekerja dari Bank Indonesia berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, dengan masa dinas 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
    2. Pensiunan yang pada saat berhenti bekerja dari Bank Indonesia berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dengan masa dinas 10 (sepuluh) tahun atau lebih karena diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau Pejabat Negara, akan mendapatkan TKHT setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah berhenti bekerja sebagai Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau Pejabat Negara.
    3. Pensiunan yang berhenti bekerja dari Bank Indonesia berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun karena program pensiun dini khusus berdasarkan kebijakan Bank Indonesia dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan masa dinas 10 (sepuluh) tahun atau lebih, akan mendapatkan TKHT setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.
    4. Pensiunan yang berhenti bekerja dari Bank Indonesia berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun dengan masa dinas 10 (sepuluh) tahun atau lebih dengan alasan sakit sekurang-kurangnya selama 18 (delapan belas) bulan atau mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, akan langsung mendapatkan TKHT;
    5. Keluarga dari Pensiunan yang berhenti bekerja dari Bank Indonesia karena meninggal dunia, akan langsung mendapatkan TKHT;
    6. Keluarga dari Pensiunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d.
    sesuai dengan nama sebagaimana tercantum dalam surat pemberhentian dari Bank Indonesia dengan predikat pemberhentian dengan hormat.
  2. Penerima TKHT sebagaimana dimaksud angka 1, ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat terakhir saat berhenti bekerja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Bank Indonesia.
  3. TKHT tidak diberikan kepada :
    1. Pensiunan yang diberhentikan dari Bank Indonesia karena melakukan pelanggaran peraturan disiplin pegawai, baik tanpa predikat pemberhentian atau dengan predikat pemberhentian tidak dengan hormat dan Keluarganya;
    2. Isteri yang terdaftar dan ditanggung Bank Indonesia yang bercerai secara resmi;
    3. Isteri yang dinikahi setelah berhenti bekerja dari Bank Indonesia;
    4. Janda Pensiunan yang menikah lagi;
    5. Pensiunan dengan masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan Keluarga, kecuali berhenti bekerja dari Bank Indonesia karena meninggal dunia;
    6. Anak penerima manfaat pensiun yang telah:
      • 1). berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun; atau
      • 2). menikah; atau
      • 3). bekerja.

IV. RUANG LINGKUP TKHT


  1. Bentuk Pemberian TKHT
    1. Yayasan memberikan TKHT dalam bentuk:
      • 1). Rawat Jalan;
      • 2). Rawat Inap;
      • 3). Perawatan Gigi;
      • 4). Pelayanan Gawat Darurat;
      • 5). Pemberian Alat Bantu Kesehatan;
      • 6). Home Care;
      • 7). Pengobatan ke Luar Domisili Wilayah Kesehatan;
      • 8). Bantuan biaya premi asuransi kesehatan bagi Penerima TKHT yang berdomisili secara sah di luar negeri.
    2. Penerima TKHT dapat melakukan Pelayanan Kesehatan atas beban Yayasan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali:
      • 1). Medical Check Up;
      • 2). Penanganan penyakit tertentu;
      • 3). Tindakan/pemeriksaan/pengobatan yang termasuk estetika/ kosmetik dan/ atau terapi alternatif;
      • 4). Food-supplement dan obat-obatan herbal;
      • 5). Imunisasi / vaksinasi;
      • 6). Pengobatan medis yang belum menjadi standar pengobatan yang diakui organisasi profesi.
    3. Bentuk Pelayanan Kesehatan yang tidak menjadi beban Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf b selengkapnya diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1.
  2. Rawat Jalan
    1. Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Rawat Jalan dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu:
      • 1). Rawat Jalan Tingkat I (RJT I) adalah unit Pelayanan Kesehatan dasar yang terdiri dari Dokter Umum Langganan (perorangan atau kelompok) dan Fasilitas Penunjang;
      • 2). Rawat Jalan Tingkat II (RJT II) adalah unit layanan kesehatan lanjutan yang terdiri dari dokter spesialis dan Fasilitas Penunjang;
      • 3). Rawat Jalan Tingkat III (RJT III) adalah unit layanan kesehatan lanjutan yang terdiri dari dokter sub-spesialis dan Fasilitas Penunjang.
    2. Ketentuan dan prosedur Rawat Jalan ditetapkan dalam Lampiran 2.
  3. Rawat Inap
    1. Dalam pelaksanaan Rawat Inap ditetapkan nilai rebah atau kelas kamar rebah bagi Penerima TKHT yaitu berdasarkan:
      • 1). Golongan/ pangkat terakhir saat pensiun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Bank Indonesia;
      • 2). Masa dinas di Bank Indonesia;
      • 3). Wilayah Kesehatan Penerima TKHT;
    2. Pengaturan nilai rebah untuk pertama kali ditetapkan sebagai berikut:
      • 1). Golongan VII dan VIII atau Direktur dan Direktur Eksekutif/Direktur Senior dan Direktur Jenderal, maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
      • 2). Golongan V dan VI atau Asisten Direktur dan Deputi Direktur, maksimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
      • 3). Golongan III dan IV atau Asisten Manajer dan Manajer, maksimal sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
      • 4). Golongan I dan II atau Asisten dan Staf, maksimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
    3. Pengaturan nilai rebah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2), yaitu:
      • 1). Masa dinas 10 (sepuluh) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, dengan partisipasi dari Penerima TKHT sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai rebah sebagaimana tersebut pada huruf b;
      • 2). Masa dinas 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, dengan partisipasi dari Penerima TKHT sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai rebah sebagaimana tersebut pada huruf b;
      • 3). Masa dinas 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dengan partisipasi dari Penerima Bantuan sebesar 0% (nol per seratus) dari nilai rebah sebagaimana tersebut pada huruf b.
    4. Pengaturan nilai rebah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3), yaitu:
      • 1). Untuk Wilayah Kesehatan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), ditetapkan sebagaimana pada huruf b dan c;
      • 2). Untuk Wilayah Kesehatan di luar Jabodetabek, ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
    5. Dalam hal nilai rebah pada rumah sakit Provider tidak memenuhi ketentuan golongan/pangkat dan nilai rebah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat ditetapkan kelas kamar rebah berdasarkan keputusan Pengurus.
    6. Perubahan nilai rebah sebagaimana dimaksud pada huruf b akan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus.
    7. Ketentuan dan prosedur Rawat Inap serta nilai rebah ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 3.
  4. Perawatan Gigi
    1. Perawatan gigi dilakukan dengan persetujuan Yayasan atau tanpa persetujuan Yayasan.
    2. Ketentuan, prosedur dan tarif perawatan gigi ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 4.
  5. Pelayanan Gawat Darurat
    1. Pelayanan Gawat Darurat dapat dilakukan pada PPK langganan atau PPK bukan langganan.
    2. Ketentuan dan prosedur pelayanan Gawat Darurat ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 5.
  6. Alat Bantu Kesehatan
    1. Pembiayaan alat bantu kesehatan kepada Penerima TKHT berupa :
      • 1). Kacamata;
      • 2). Alat bantu dengar;
      • 3). Protesa tangan dan/atau kaki.
    2. Ketentuan dan prosedur serta tarif pembiayaan alat bantu kesehatan ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 6.
  7. Home Care
    1. Pembiayaan Home Care meliputi:
      • 1). Asuhan keperawatan;
      • 2). Kunjungan dokter spesialis;
      • 3). Kunjungan dokter umum;
      • 4). Fisioterapi;
      • 5). Obat-obatan dan/atau alat medis;
    2. Pembiayaan Home Care diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
    3. Dalam hal kondisi medis Penerima TKHT dinilai masih memerlukan Home Care, dapat diberikan perpanjangan Home Care.
    4. Ketentuan, prosedur dan tarif Home Care ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 7.
  8. Pengobatan ke Luar Domisili Wilayah Kesehatan
    1. Dalam negeri
      • 1). Penerima TKHT dapat melakukan pengobatan ke luar domisili Wilayah Kesehatan di dalam negeri dalam hal kondisi penyakit Penerima TKHT tidak dapat ditangani dan/atau tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dalam Wilayah Kesehatan yang bersangkutan.
      • 2). Pengobatan ke luar domisili Wilayah Kesehatan dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Yayasan.
      • 3). Ketentuan dan prosedur pengobatan ke luar Wilayah Kesehatan ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 8.
    2. Luar negeri
      • 1). Penerima TKHT dapat melakukan pengobatan ke luar negeri dalam hal tidak tersedianya fasilitas kesehatan di dalam negeri.
      • 2). Pengobatan ke luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Yayasan.
      • 3). Ketentuan dan prosedur pengobatan ke luar negeri ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 9.
  9. Bantuan Biaya Premi Asuransi Kesehatan
    1. Penerima TKHT yang berdomisili secara sah di luar negeri dapat memperoleh bantuan biaya premi asuransi kesehatan dengan kewajiban melaporkan kepindahan domisili dengan melampirkan dokumen yang menyatakan domisili yang bersangkutan secara sah di luar negeri.
    2. Ketentuan dan prosedur biaya penutupan premi asuransi kesehatan ditetapkan dalam Lampiran 10.

V. OBAT-OBATAN


  1. Yayasan menetapkan jenis obat dalam suatu formularium Daftar Standar Obat bagi Penerima TKHT, yang selanjutnya disebut DSO YKKBI.
  2. DSO YKKBI sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengurus Yayasan.
  3. Ketentuan dan prosedur pemberian obat dalam DSO YKKBI ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 11.

VI. PENGGANTIAN BIAYA TKHT


  1. Penerima TKHT dapat melakukan Pelayanan Kesehatan di luar Provider atas beban sendiri dan mendapat penggantian dari Yayasan yang dilakukan dengan cara reimbursement/deklarasi.
  2. Ketentuan, prosedur dan tarif reimbursement/deklarasi ditetapkan selengkapnya dalam Lampiran 12.

VII. PEMBERIAN TKHT DALAM WILAYAH KESEHATAN


  1. Yayasan menetapkan pembagian Wilayah Kesehatan yang untuk pertama kalinya sebagai berikut:
    1. Wilayah Kesehatan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
    2. Wilayah Kesehatan sesuai Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Indonesia.
  2. Perubahan Wilayah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan ditetapkan berdasarkan suatu Keputusan Pengurus.
  3. Dalam 1 (satu) Wilayah Kesehatan dapat tersedia lebih dari 1 (satu) PPK Langganan.
  4. Penerima TKHT mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada masing-masing Wilayah Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan domisili Penerima TKHT yang terdaftar di Yayasan.
  5. Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan mengacu pada sistem dokter keluarga dan rujukan berjenjang yang dikoordinasikan oleh Dokter Umum Langganan yang ditetapkan oleh Yayasan.
  6. Penerima TKHT dapat mengajukan permohonan pindah Wilayah Kesehatan sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) bulan terdaftar pada Wilayah Kesehatan sebelumnya.
  7. Dalam hal Penerima TKHT berada di luar domisili Wilayah Kesehatan dan membutuhkan Pelayanan Kesehatan, dapat dilakukan pada Provider Wilayah Kesehatan setempat dengan persetujuan Yayasan melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 13.

VIII. KEWAJIBAN PENERIMA TKHT


Penerima TKHT wajib:
  1. Melakukan pendaftaran pertama kali kepada Yayasan setelah pensiun dari Bank Indonesia;
  2. Melakukan pendaftaran ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun pada waktu yang ditetapkan Yayasan;
  3. Melaporkan kepada Yayasan dalam hal terjadi perubahan status anggota keluarganya;
  4. Memberikan hak kepada Yayasan untuk memperoleh informasi atau rahasia medis;
  5. Menaati seluruh ketentuan, prosedur dan persyaratan yang ditetapkan Yayasan mengenai TKHT.

IX. PENYALAHGUNAAN TKHT DAN SANKSI


  1. Bentuk penyalahgunaan TKHT ditetapkan sebagai berikut:
    1. Menggunakan TKHT untuk keperluan orang lain yang tidak ditanggung Yayasan;
    2. enjual dan/ atau menukar obat dengan barang lain;
    3. Melakukan penipuan dalam menggunakan TKHT;
    4. Tidak melaporkan perubahan status Penerima TKHT yang mengakibatkan masih diberikannya TKHT;
    5. Penyalahgunaan lain yang merugikan Yayasan secara langsung ataupun tidak langsung.
  2. Penyalahgunaan TKHT dapat dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian, dan/ atau penghentian TKHT dalam jangka waktu tertentu sampai dengan penghentian TKHT selamanya.
  3. Ketentuan dan tata cara penetapan sanksi atas penyalahgunaan TKHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dalam Lampiran 14.
  4. Sanksi atas penyalahgunaan TKHT sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan.

X. KETENTUAN PERALIHAN


  1. Penerima TKHT yang telah menerima TKHT berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan No.14/11/PP-YKKBI/2005 tanggal 1 November 2005 dan Peraturan Pengurus Yayasan No.20/08/PP-YKKBI/2011 tanggal 21 Oktober 2011 masing-masing tentang Bantuan Kesehatan Pensiunan, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh TKHT berdasarkan Peraturan Pengurus ini, tetap diberikan TKHT.
  2. Penerima TKHT yang sudah memperoleh persetujuan pemeriksaan dan/atau Tindakan Medis diagnostik/terapeutik, berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan No.20/08/PP-YKKBI/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Bantuan Kesehatan Pensiunan, tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pengurus ini.
  3. Penerima TKHT yang sedang menjalani Rawat Inap, tetap dapat menjalani Rawat Inap sesuai Peraturan Pengurus Yayasan No.20/08/PP-YKKBI/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Bantuan Kesehatan Pensiunan, sampai dengan selesai menjalani Rawat Inap.

XI. PENUTUP


Pedoman TKHT ini berlaku sejak 11 Juni 2012.

RECENT POST